ekonomi syariah

kenapa  istilah ekonomi syariah salah ??

Karena  pada praktiknya masih terlalu banyak celah dan lubang yang menganga, dimana kita bisa melihat dengan amat jelas di dalamnya ada begitu banyak pelanggaran syariat Islam.


Bahkan meski sudah ada semacam Dewan Pengawas Syariah (DPS) di level internal atau pun Dewan Syariat Nasional (DSN) dari eksternal, namun banyak yang menilai bahwa celah dan lubang pelanggaran syariah masih tetap nampak nyata.

Apa yang disebut sebagai pelanggaran itu, menurut banyak pihak ada dua macam. 

Pertama : pelanggaran pada hukum, aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional sendiri sebagai wasit. Setidaknya ada banyak pendapat yang marjuh tetapi demi mencari hilah, justru digunakan dan yang sudah rajih serta disepakati para ulama malah ditinggalkan. 

Kedua :  pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank syariah sendiri sebagai pemain atau operator. Dalam hal ini sebenarnya DSN tidak memperbolehkan, namun apa yang telah ditetapkan oleh DSN itu kemudian coba ditafsir ulang sedemikian rupa, sehingga seolah-olah fatwa DSN itu dianggap membenarkan.. Dalam prakteknya, kedua jenis celah ini cukup banyak ditemukan, khususnya menurut kaca mata para penentang bank syariah. Salah satu celah itu adalah masih banyaknya penggunaan alibi atau hilah yang didesain sedemikian rupa untuk menutup celah itu, dengan tujuan untuk menambalhnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tambalan-tambalan yang tidak sempurna itu semakin nampak nyata.

Contoh sederhananya adalah penggunaan istilah 'bagi hasil', yang mana  istilah itu terkesan milik syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu, oleh sementara pihak, dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga riba dan renten lintah darat.

Sebab yang  namanya bagi hasil itu seharusnya mengacu kepada hasil yang belum bisa ditetapkan  nilainya. Kalau sudah beroperasi, lalu ada pemasukan, dan pemasukan dikeluarkan dengan  biaya operasional dan lainnya, barulah nanti ada hasilnya. Maka hasilnya itulah yang seharusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan peminjam.

Sayangnya, istilah bagi hasil yang digunakan oleh banyak bank syariah itu ternyata jauh berbeda. Istilah boleh sama, tetapi kenyataannya jauh sekali. Ketika seorang mendapatkan pinjaman uang di bank syariah, belum apa-apa sudah ditetapkan bahwa nanti hasilnya harus sekian. Jadi nanti bagi hasilnya pun juga sudah ditetapkan berapa persen dari hasil itu. 

Alasannya pun klasik sekali, terlalu sulit untuk bisa menghitung hasil dari sebuah usaha tiap bulan. Jadi karena sulit untuk menghitungnya, sejak awal sudah dipastikan saja secara flat, biar tidak merepotkan. Tetapi penetapan secara flat ini tetap ada ketentuan dan rujukannya. Tahukah apa yang jadi rujukannya? Ya, tidak lain adalah suku bunga. Bayangkan, baru saja uang

pinjaman itu diberikan dan belum ada operasional apa pun, tetapi sejak awal akad dibuat, keuntungannya harus sudah ditetapkan di awal!! (Ahmad Sarwat, Lc., MA,2013)

Selain termin perjanjian yang kompleks, ada satu hal lagi yang dimanfaatkan peminjam untuk menyembunyikan “bunga”, yaitu dengan menggunakan istilah-istilah Islam dalam perjanjian. Praktik ini dilakukan di hampir semua bank syariah. Saat bertransaksi dengan bank syariah, nasabah/peminjam akan dicekoki dengan istilah-istilah semacam murabahah, mudarabah, ijarah, dan lain-lain. Penggunaan istilah-istilah Islam semacam itu menimbulkan kesan bahwa transaksi sudah sesuai dengan syariah, namun banyak terjadi kasus dimana pihak pemberi pinjaman hanya men-dompleng istilah-istilah Islam tetapi sebenarnya transaksi mengandung unsur riba.

Seorang bankir berkebangsaan Kuwait bernama Ahmad Al-Sarraf sempat menulis sebuah artikel tentang hal ini, yang berjudul “The Non-usury Deception”. Dalam artikel tersebut Ahmad mengutip pernyataan seorang pakar bank syariah bernama Profesor Hamid Al-‘Ali yang menyatakan “bank-bank Islam menyamarkan riba dengan membuat dokumen-dokumen yang terlihat sebagai dokumen penjualan, namun sejatinya merupakan dokumen perjanjian dengan bunga. Oleh karena itu, siapapun yang menganggap bahwa bank tradisional dan bank Islam berbeda adalah orang yang keras kepala”.

Sejatinya, prinsip perbankan yang sesuai syariah adalah konsep berbagi resiko (sharing risk). Dalam kasus mudarabah (bagi hasil), jika peminjam mendapat untung dari usahanya, maka pemberi pinjaman akan mendapat sebagian dari keuntungan tersebut. Namun jika peminjam menderita kerugian usaha, maka pemberi pinjaman tidak akan mendapatkan apapun. Dalam dunia finansial modern, konsep seperti ini paling dekat dengan konsep modal ventura (venture capital) atau juga dengan konsep reksa dana (mutual fund). Baik di dalam usaha modal ventura dan reksa dana, pemberi pinjaman juga turut menanggung resiko usaha yang dijalani peminjam, jadi jika usaha peminjam merugi, maka pemegang reksa dana atau investor modal ventura juga tidak akan mendapat apa-apa.

Di Indonesia sendiri kondisi ke-syariah-an produk perbankan syariah juga masih dalam pertanyaan besar. Menurut artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Arifin Baderi yang kemudian dimuat di situs www.pengusahamuslim.com, banyak bank-bank syariah yang melanggar fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang terkait keuangan syariah.

Beberapa di antaranya adalah:

• Murabahah (pembiayaan pembelian properti)

Fatwa DSN (nomor 04/DSN-MUI/IV/200) menyatakan bahwa bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Pada prakteknya, di dalam transaksi murabahah bank hanya bertindak sebagai intermediator antara nasabah dan penjual barang yang diinginkan nasabah (biasanya berupa properti). Bank hanya menyalurkan pembiayaan untuk membantu nasabah membeli barang yang diinginkannya, tanpa membeli barang tersebut atas nama bank sendiri.

• Mudharabah (bagi hasil)

Fatwa DSN (nomor 07/DSN-MUI/IV/2000) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Praktek yang beredar luas di lapangan adalah nasabah yang mendapatkan pinjaman masih diwajibkan untuk mengembalikan modal secara utuh, walaupun dia mengalami kerugian dalam usahanya.

• Gadai emas

Fatwa DSN (nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan 26/DSN-MUI/III/2002) menyatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan ke nasabah seringkali melebihi biaya penyimpanan barang gadai.( Muhammad Rifqi,2014)

kesimpulan

Industri perbankan syariah dan institusi-institusi yang berada di dalamnya belum benar-benar 100% mengikuti kaidah syariah dan aturan-aturan Islam di dalam operasionalnya sehari-hari. Masih banyak ditemukan praktek-praktek non-syariah yang dilakukan institusi berlabel syariah. Mengutip pernyataan pakar Islamic Banking Celia de Anca, standardisasi regulasi dan interpretasi hukum syariah sendiri merupakan 2 hal yang masih menjadi tantangan di dunia perbankan syariah global. Industri ini memang memiliki potensi yang sangat masif, namun untuk memanfaatkan potensi tersebut dan menjalankannya dengan benar, masih banyak hal yang harus dibenahi.

Daftar pustaka

Ahmad Sarwat, L. M. (2013). Bank Syariah Sama Saja Dengan Bank Konvensional, Benarkah. jakarta selatan: rumah fiqih.com.

Rifqi, M. (2014). Bank Syariah: Apakah Benar-benar Syar’i? blog KMI Sendai.